Journal of Law and Border Protection

PERAN P4MI SIDOARJO MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAK KONTRAK KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA HONG KONG 2025

Dhiaulhaqi An Nazhmi — 2025-11-11

This study discusses the role of P4MI Sidoarjo in handling cases of violations of labor contract rights experienced by Indonesian migrant workers in Hong Kong in 2025. This study departs from the many cases of complaints from migrant workers, especially in Hong Kong, who often experience unilateral termination of employment, salary deductions, and not getting basic rights according to the contract. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews with P4MI Sidoarjo staff, direct observation, as well as searching for related documents and news. The results show that P4MI Sidoarjo plays an active role as a place of complaint, mediator, and companion for migrant workers who experience problems. One of the cases raised is the case of Putri, a migrant worker who was unilaterally repatriated and did not get her rights. P4MI Sidoarjo followed up on the complaint by facilitating clarification between the worker, agency and related parties. However, this study also found that the protection of migrant workers still faces challenges, especially in terms of enforcing rights and providing fair compensation. Therefore, the role of P4MI is crucial to ensure legal, social and economic protection for Indonesian migrant workers abroad

PENGUATAN REGULASI PENGGUNAAN SENJATA API YANG KOMPREHENSIF: MITIGASI RISIKO PENGGUNAAN SENJATA API OLEH PETUGAS IMIGRASI DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL

Ghaitsa Zahira Shofa — 2025-11-11

Penelitian ini membahas urgensi pemanfaatan senjata api oleh petugas imigrasi serta upaya mitigasi risiko dalam menghadapi potensi penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi. Penambahan substansi baru dalam Undang-Undang Keimigrasian terkait pemberian wewenang penggunaan senjata api sebagai alat yang membantu petugas imigrasi dalam melakukan penegakkan hukum keimigrasian. Berdasarkan prinsip legalitas adanya penambahan substansi penggunaan senjata api tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk menghindari penyelewengan penggunaan senjata api dan mencegah timbulnya perdebatan publik. Namun belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus terkait penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normati dengan membandingkan hukum antara peraturan penggunaan senjata api di kepolisian dan Bea Cukai, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.04/2017. Perbandingan hukum ini dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan regulasi penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Perlu ditegaskan dalam penyusunan regulasi tersebut secara spesifik mengenai jenis, izin kepemilikan, syarat penggunaan, dan keadaan penggunaan senjata api. Penegasan aturan tersebut merupakan upaya penguatan regulasi yang akan dibentuk sehingga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan senjata api oleh petugas imigrasi.

PERAN PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

I Gusti Ngurah Deva Aditya Laksmana Putra — 2025-11-11

TPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak signifikan pada hak asasi manusia dan keamanan negara. PPNS Keimigrasian memiliki wewenang dalam pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pencegahan dan penindakan TPPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif, mengkaji berbagai regulasi hukum yang relevan, serta hambatan yang dihadapi PPNS, seperti koordinasi antar-lembaga, keterbatasan personel, dan fasilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran PPNS dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi modern, dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Hal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif.

PENGUATAN KERJASAMA IMIGRASI DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENGAWASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

I Putu Rama Widi Nugraha — 2025-11-11

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan isu yang semakin mendesak dan memerlukan penanganan terpadu dari berbagai lembaga terkait. Pengawasan terhadap TPPO di Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara pihak imigrasi dan instansi terkait untuk mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerjasama antara imigrasi dan instansi terkait dalam pengawasan TPPO melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada regulasi nasional serta kebijakan lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kerjasama antarinstansi, termasuk peningkatan pertukaran data dan informasi, pelatihan bersama, dan penerapan kebijakan terpadu, berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan TPPO. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan, seperti perbedaan prosedur antarinstansi dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Dengan memperkuat kolaborasi antarinstansi terkait, pengawasan TPPO diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam melindungi WNI dari praktik perdagangan orang dan mendukung penegakan hukum secara berkelanjutan.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA

Joshua Bismadhika Arya — 2025-11-11

Keimigrasian di Indonesia merupakan isu penting yang berkaitan dengan pengaturan pergerakan orang asing di negara kepulauan ini. Dengan posisi strategis sebagai negara transit, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola arus masuk warga negara asing, baik yang legal maupun ilegal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum utama yang mengatur izin masuk dan izin tinggal bagi warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem keimigrasian yang berlaku, aturan mengenai izin tinggal, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menggali berbagai aspek hukum terkait keimigrasian. Temuan menunjukkan bahwa keimigrasian di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap orang asing, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Terdapat tiga jenis pelanggaran izin tinggal: penyalahgunaan izin tinggal, overstay, dan tinggal tanpa izin. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kesimpulannya penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan keimigrasian yang seimbang antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, serta perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi.

ANALISIS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DIJALUR IMIGRASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN

Karina Dewi Putri — 2025-11-11

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius dan berdampak luas, terutama di wilayah perbatasan yang menjadi jalur lintas imigrasi. Artikel ini menganalisis fenomena perdagangan manusia di jalur imigrasi dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi kejahatan ini di daerah perbatasan. Studi ini menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi meningkatnya perdagangan manusia, seperti faktor ekonomi, sosial, serta lemahnya regulasi dan pengawasan di perbatasan. Penelitian ini juga mengkaji hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, termasuk keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, serta kerja sama antarnegara yang belum optimal. Diharapkan bahwa hasil analisis ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan strategi penanganan perdagangan manusia dan memperkuat penegakan hukum di wilayah perbatasan.

EVALUASI EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI WEBSITE E-VISA DALAM MODERNISASI LAYANAN DI ERA MOBILITAS GLOBAL

Komang Ayu Triandita Adi Pratiwi — 2025-11-11

This research examines the implementation of the MOLINA e-Visa website at the Immigration Office Class I ICP Denpasar as a manifestation of digital transformation in Indonesian immigration services. Using a descriptive qualitative method, this research aims to analyze the effectiveness and challenges in implementing the e-Visa system, which is part of public service modernization. This platform serves as a comprehensive solution in immigration service management, with architecture specifically designed to optimize user experience. Research findings indicate that the e-Visa implementation has positively contributed to improving procedural efficiency and service accessibility, particularly in the context of Bali's tourism sector recovery post-pandemic. However, there are several significant challenges that need to be addressed, including limited socialization, technical constraints in account verification, and the incomplete integration of several supporting services. This research also identifies system security vulnerabilities, as evidenced in document forgery cases in Semarang, highlighting the need for strengthened layered security systems. These findings provide important contributions to the development of policies and practices in managing digital immigration systems in Indonesia.

IMPLEMENTASI OBJECTIVE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION OLEH UPT P2TK DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI LTSA

Moch. Zharfan Bagas — 2025-11-11

Penelitian ini mengkaji implementasi Objective Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sebagai bentuk komitmen dalam memastikan tata kelola migrasi pekerja migran Indonesia yang aman, tertib, dan reguler. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Objective GCM oleh UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur melalui LTSA telah selaras dengan sejumlah Objective GCM, khususnya Objective 2, 3, 4, dan 5. Keselarasan ini tercermin melalui penyediaan layanan publik yang efisien, informasi yang akurat dan tepat waktu, verifikasi identitas hukum yang ketat, serta integrasi layanan berbagai instansi dalam satu sistem migrasi prosedural. Dengan demikian, LTSA yang dikelola oleh UPT P2TK tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai instrumen lokal yang mengimplementasikan prinsip-prinsip GCM berbasis soft law. Kesesuaian terhadap empat Objective tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan migrasi di tingkat daerah telah sejalan dengan norma internasional, serta secara substantif berkontribusi terhadap tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan reguler.

REKOMENDASI HUKUM TERKAIT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM SITUASI DARURAT OLEH BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

Muhadzib Rezki Hilmy — 2025-11-11

Penelitian ini menganalisis urgensi pengamanan objek vital dalam situasi darurat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang dan merumuskan rekomendasi hukum yang operasional. Secara konseptual, pengamanan dipahami sebagai sistem terpadu yang melindungi aset fisik, dokumen negara, data digital, serta keselamatan personel. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan observasi empiris di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang, data dikumpulkan dari regulasi/pedoman, temuan lapangan, dan praktik kelembagaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan empat kesenjangan utama: (1) belum adanya SOP pengamanan kantor yang baku dan tervisualisasi; (2) belum terselenggaranya pembekalan/pelatihan teknis serta simulasi keadaan darurat secara terjadwal; (3) belum memadainya sarana-prasarana pendukung (jalur evakuasi terstandar, sistem alarm, CCTV, brankas data, panic button); dan (4) koordinasi lintas instansi yang masih manual serta belum terintegrasi. Menjawab temuan tersebut, penelitian merekomendasikan: pembentukan SOP pengamanan komprehensif berbasis risiko dan visualisasi prosedur; mandat pelatihan dan simulasi berkala lintas bidang; penganggaran sarana-prasarana kritikal termasuk sistem peringatan dan proteksi data; serta protokol koordinasi terintegrasi dengan instansi terkait. Implementasi rekomendasi diharapkan meningkatkan akuntabilitas, konsistensi respons darurat, dan kepercayaan publik, serta menjadi model replikasi bagi UPT keimigrasian lain untuk memperkuat ketahanan kelembagaan dan mendukung sistem keamanan nasional.

UPAYA PREVENTIF INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN MATERIIL PASCA AKSI DEMONSTRASI DI UPT KEIMIGRASIAN

Rahel Elena Gultom — 2025-11-11

Kerusakan material pada fasilitas pemerintah akibat demonstrasi yang tidak terkendali menjadi salah satu tantangan besar bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada peran intelijen keimigrasian dalam upaya preventif untuk mencegah kerusakan material dan gangguan operasional pasca aksi demonstrasi di UPT Keimigrasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang diterapkan, mengevaluasi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi kebijakan mitigasi risiko yang lebih baik. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengkaji upaya preventif melalui analisis data yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deteksi dini ancaman dan koordinasi lintas lembaga dengan aparat keamanan lokal terbukti efektif dalam mengurangi kerusakan material dan meningkatkan kesiapan operasional staf UPT. Temuan utama meliputi keberhasilan identifikasi risiko sebelum aksi massa terjadi, penurunan signifikan tingkat kerusakan fasilitas, serta peningkatan kesadaran dan responsivitas staf melalui pelatihan rutin. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem intelijen, peningkatan teknologi pemantauan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap prosedur yang ada dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas langkah-langkah preventif di UPT Keimigrasian. Rekomendasi penelitian ini mencakup pengembangan teknologi deteksi ancaman yang lebih canggih, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi situasi berisiko tinggi.